Senin, 19 Januari 2009

Pemekaran Kabupaten Intan Jaya Untuk Siapa??

Oleh Oktovianus Pogau*

Mimpi yang telah lama di impikan oleh masyarakat Intan Jaya akhirnya telah menjadi kenyataan, dengan disahkannya pembuatan rancangan undang-undang oleh DPR RI dan Mendagri Rabu (29/10) lalu di Senayan Jakarta bersamaan dengan satu Kabupaten lainnya di Papua seperti Kabupaten Deyei dan satu Kabupaten lagi di Provinsi Papua barat yakni Kabupaten Temberau.

Pemekaran wilayah baru di Papua nampaknya seperti fenomena gunung es yang tidak bisa terbendung lagi. Jakarta dan “raja-raja kecil” di Papua memberi alasan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apa betul dengan pemekaran rakyat akan lebih sejahtera? Beberapa fakta menunjukan tidak demikian, malahan semakin menambah luka batin warga di daerah Pemekaran.

Melihat berbagai usaha dan kerja keras dalam hal ini terkait pemekaran Kabupaten Intan Jaya sebagai warga asli Kabupaten Intan Jaya, kita harus berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang dengan tabah dan sabar dalam segala kesibukan kantor dan keluarga mereka yang masih meluangkan waktu untuk pergi urus pemekaran daerah baru ini. Dan ini suatu pekerjaan mulia yang perlu untuk di acungkan jempol.

Ketika persetujuan dibentuk rancangan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Intan Jaya, warga Moni seantoro Indonesia tentunya akan bersorak kegirangan karena akan melihat sebuah daerah baru yakni tanah leluhur mereka bisa berdiri sendiri. Sebenarnya kalau mau jujur di balik tawa canda mereka tersimpan beribu pertanyaan. Yang mana pertanyaan itu harus di jawab agar ada kemajuan yang singnifikan saat roda pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya dijalankan.

Sebenarnya sangat tidak enak menjadi seorang pengkritik. Apalagi sampai memilah dan memilih mana lawan dan kawan. Tapi entahlah, tujuan utama tulisan ini bukanlah sebuah tulisan yang dibuat untuk menghasut seluruh lapisan Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar Moni yang ada di dimanapun untuk bersuara menolak pemekaran Intan Jaya.

Karena pemekaran Kabupaten Intan Jaya sendiri adalah sebuah harapan yang telah rakyat Kabupaten Intan Jaya dalam hal ini suku Moni harapkan. Dimana sebuah harapan ini telah menjadi kenyataan, dan sayang sekali kalau mau di nyatakan untuk menolaknya.

Namun inti utaman dari pada tulisan ini mengajak siapapun yang peduli dan ibah dengan kondisi rill masyarakat Intan jaya (sugapa, red) untuk lebih bersuara agat tidak ada pembodohan dan pembodohan yang pemerintah dan pejabat lakukan terhadapa warga setempat terutama warga Moni sendiri. Kaum terpelajar mempunya fungis penting untuk mengontrol kinerja ini.

Karena beberapa pengalaman menunjukan demikian. Daerah Operasi Baru (DOB) yang baru dimekarkan akan menjadi ajang perebuatan kekuasaan, jabatan, uang serta hal lainnya. Dimana selalu dan selalu masyarakat setempat yang jadi korban. Para pejabat saat pergi urus pemekaran, selalu bilang mereka berjuang untuk rakyat, nyatanya kadang saat menjabat mereka lupakan jembatan yang selama ini mereka pakai untuk mendapatkan semua itu. Hal ini bias di istilahkan seperti kacang lupa kulit.

“bapak tolong dengarkan yang kami bicara saat ini, karena ketika Intan Jaya beroperasi kalian-kalian ini yang akan menjadi penjabat, dan kami warga kecil akan jadi penonton. Jadi tolong hargai pendapat kami orang kecil” kata salah satu bapak saat berlangsung pertemuan masyarakat dan beberapa pejabat dari Intan Jaya di Gerbang Sadu, wadio beberapa saat lalu.

Sebenarnya dosa dari para pejabat dan birokrat yang selalu “egois” itu rakyat sudah paham. Tapi apa boleh buat, mereka hanya rakyat kecil yang tidak pernah di berikan kesempatan untuk bersuara. Suara mereka selalu di anggap sebagai suara “sampah” sehingga untuk demokrasi di Papua terutama di daerah Operasi Baru sudah mati. Matinya demokrasi, sekaligus mematikan semangat rakyat kecil.

Padahal kata Abraham Lincol, Presiden Amerika Serikat yang ke-16 bahwa “Negara ada dari rakyar, oleh rakyat dan untuk rakyat” pada intinya semua kembali kepada apa yang di sampaikan rakyat. Ada rakyat sehingga Daerah Operasi Baru (DOB) bias di bentuk, ada rakyat sehingga para pejabat bisa terima uang, ada rakyat sehingga ada jabatan untuk para pejabat jadi omong kosong kalau ada pemekaran karena seorang pejabat. Usaha yang dilakukannya-pun akan sia-sia kalau rakyat tidak mendukung.

Pertanyaan penting yang harus di jawab oleh semua kita, pemekaran Intan Jaya untuk siapa? Apa untuk para pejabat yang selalu haus akan sebuah jabatan ataukah untuk rakyat jelata di kampong-kampung yang selalu menangis karena ketidakberdayaan mereka.

Beberapa peristiwa menyakitkan yang terjadi dengan ulah pemekaran sebuah wilayah. Dimana semua itu yang ujung-ujungnya rakyat jelata yang menjadi korban. Dan hal ini sangat tidak etis atau disayangkan sekali. Beberapa peristiwa itu seperti di bawah ini.

Gubernur Papur Barat, Bram Oktovianus Ataruri kecewa dengan tidak terpilih dirinya pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua beberapa saat lalu. Bisa di katakan kalah bersaing dengan Jap Salosa (alm) sehingga dengan gigihnya memperjuangkan terbentuknya Provinsi baru yang saat ini di kepalainya. Sifat Egoisme dan Kecemburuan yang terlihat dalam perkara ini. Padahal tidak semua rakyat Papua Barat menghendaki sebuah pemekaran.

Setelah Provinsi Papua Barat di mekarkan, giliran mereka kalang kabut dengan pembagian dana Otsus. Karena amanat UU No. 21 Tahun 2001 di berikan hanya untuk Provinsi Papua. Sehingga hal ini lebih mempersulit pemerintahan dan pengambilang kebijakan. Jakarta membuat rakyat Papua konflik dengan hal ini. Bahkan di isukan akan ada pembentukan MRPB, yang mana semua ini sudah keluar dari jalur Undang-Undang. Lagi-lagi konflik dan pertikaian yang mereka ciptakan di Papua. Ini ulah pemekaran bukan??

Beberapa saat lalu, mahasiswa Mamberamo Raya di Jayapura beroreasi di depan Kantor Gubernur Provinsi Papua, yang mana mereka (red, mahasiswa) menilai Bupati Pejabat sementara yang di berikan jabatan karir telah di duga korupsi uang rakyat. Padahal kabuapten ini di mekarkan seumu biji jagung alias “baru sekali” memalukan, hal ini bias di gambarkan dengan pejabat seperti demikian. Ini ulah pemekaran, bukan?

Kabupaten raja Ampat adalah kabupaten yang kaya dengan kandungan nikelnya. Sehingga tidak heran banyak pengusah berebut. Yang kalang kabut pejabat bupatinya pada saat Marcus Wanma, Lagi-lagi rakyat di buat terpasung dengan segala ketidakberdayaan, ketika pejabat Bupati Marcus Wanma yang ada pada saat itu memberikan ijin banyak perusahan beropeasi di daerah itu.

Giliran bupati terpilih memerintah, beberapa pengusaha di cabut ijin operasional hal ini menimbulkan keresahan di tubuh masyarakat sampai saat ini. Yang dimana rakyat lagi-lagi menangis karena nasib buruk yang mereka alami dengan perampasan yang di lakukan beberapa pengusah, semena-mena yang Bupati terpilih raja ampat lakukan untuk menarik ijin operasional itu semakin menambah luka batin warga masyarakat. Yang ujung-ujung semakin meragukan kesungguuhan dari para pejabat untuk lebih memberdayakan rakyat.

Selain itu, di media masa beberapa saat lalu kembali di ributkan dengan ketidaksetujuan beberapa kaum Intelqtual dari Kabupaten baru, yakni Kabupaten Dogiyai yang dimana mengkritisi kebijakan bupati karateker yang memberikan porsi 70% kursi pemerintah di Dogiyai untuk orang pendatang. Hal ini jelas-jelas sangat melacuri semangat masyarkat setempat untuk menerima sebuah pemekaran.

“saat dogiya mau di mekarkan, para pejabat mengatakan bahwa dogiyai itu masyarkat di atas punya, tra orang dari luar yang boleh duduk diatas, giliran setelah di mekarkan semua kalang kabut, masyarakat di atas yang SDM-nya mampu di lupakan begitu saja. Saya bingung nih, dogiyai dimekarkan untuk siapa? Terang salah satu bapak beberapa saat lalu di seputaran Pasar Oyehe.

Jangan sampai Kabupaten Intan Jaya di mekarkan untuk para serigala berbulu domba yang selalu haus dan lapar akan jabatan, kedudukan serta uang. Karena itu hal ini perlu sekali untuk di antisipasi. Ketika Intan Jaya beroperasi dan ada ketidakbenaran yang di lakukan kaum terpelajar mempunyai andil yang sangat besar dalam mengkritisi semua itu. Kebenaran harus benar, tidak bisa benar dan salah di gabungkan. Kebenaran selalu mutlak apabila benar, kesalahan tetap salah apabila salah.

Inti utama pemekaran harus kembali seperti yang pernah Abraham Lincoln katakan. Karena beberapa pejabat di Papua sering membalik slogan itu. Yang mana dari pejabat, oleh pejabat untuk pejabat. Slogan seperti ini selalu di pakai di tanah Papua, terutama para pejabat Papua yang “tidak tau diri”.

Para pejabat Papua yang selalu haus dan lapar akan jabatan, harus paham betul dengan kerinduan yang raykat sampaikan. Jangan jadi kalang kabuat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Mau jadi pejabat atau pemimpin di Kabupaten Intan Jaya, harus gantungkan dulu sifat egoisme. Ketika ada beberapa jabatan dan kedudukan yang akan di berkan kepada para pejabat yang Egoisme, saya dan beberapa mahasiswa akan punya andil yang sangat besar dalam mengkritisi kebijakan ini.

Pemekaran harus menjawab kerinduan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. Pemberdayaan masyarakat di Kabuapaten Intan Jaya harus di perhatikan. Rakyat butuh uluran tangan dari pemerintah, rakyat butuh topangan dari pemerintah, rakyat butuh jamahan dari pemerintah. Berikan kepercayaan kepada rakyat Intan Jaya dengan hal-hal yang benar. Yaitu, memerintah dengan asas kebenaran, bukan dengan asas kemunafikan. Maka mereka akan memercayai kalian para pejabat.

Berikan kesempatan yang lebih kepada kaum terpelajar dari masyarat Intan Jaya. Berikan kepercayaan yang mendalam kepada mereka untuk memberdayakan sanak-saudara mereka. Mampukan, mereka untuk mengatur daerah-daerahnya. Karena inti utama dari pemekaran haruslah demikian, yaitu memberdayakan mereka yang memiliki tanah ada di Kabupaten Intan Jaya.

Pertanyaan diatas akan terjawab, ketika masyarakat Moni yang ada di Intan Jaya di berdayakan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Pertanyaan di atas akan terjawab juga ketika para pejabat memerintah Intan Jaya dengan semau-maunya tanpa memperhatikan asas kebenaran. Semoga jawaban yang terbaik dan benar yang bisa kita terima bersama, karena warga masyarakat Intan Jaya juga mengharapkan yang demikian. Dan kita tinggal tunggu, jawaban apa yang akan terjawab sesuai perkembangan. (Penulis Adalah Siswa SMA Kristen Anak Panah)



Lanjutkan......

Jumat, 16 Januari 2009

Pendidikan di Sugapa Sangat Memprihatinkan


intanjaya-online.blogspot.com,
Terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta berkompoten disuatu daerah adalah kunci utama majunya daerah itu. Tidak ada jalan lain yang dapat kita tempuh untuk mewujudkan SDM yang handal, selain melalui jalur pendidikan. Sehingga dengan ini, pendidikan perlu mendapatkan perhatian yang begitu serius dari setiap lembaga yang mengaturnya, yang diperhatikan bukan siswa saja, namun semua satuan pendidik yang mengurus itu perlu di pantau serius oleh pemerintah daerah baik guru, kepala sekolah, bahkan sampai pada masyarakat yang menjadi pelaku pendidikan itu sendiri.

Dimana dalam hal ini saya melihat pendidikan di kampung halaman saya (red, sugapa) sangat-sangat buruk dan memprihatinkan, lebih menggenaskan lagi yang merusak pendidikan di daerah ini adalah para guru dan kepala sekolah sendiri, memalukan, kata ini yang bisa saya gambarkan pada ketidakbecusan mereka dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) daripada generasi Papua yang sama sekali tidak tahu-menahu tentang Ilmu Pengetahuan.

Hal ini di ungkapkan Linus Bagau, salah satu Inteleq asal suku Moni beberapa saat lalu di ketika di temui Koran Papua Post Nabire (PPN) Jumat (29/10) menanggapi dilematisasi carut-marutnya Pendidikan di sugapa (red, Intan Jaya). Yang sebagaimana hal ini disaksikan oleh dirinya melalui kasad matanya sendiri saat turun lapangan beberapa saat lalu.

“guru-guru yang telah menjadi pegawai negeri dan di tempatkan oleh pemerintah Paniai di sugapa, pada umumnya tidak punya hati untuk mengajar, dimana mereka hanya punya hati untuk menerima uang, padahal ketika mereka melamar untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sumpah janji mereka keluarkan untuk bagaimana tetapi setia dan taat kepada tugas yang pemerintah embani kepada mereka.

Hal ini terbukti, dimana guru-guru yang bertugas disana lebih senang lalu lalang di kota-kota besar seperti Kabupaten Paniai maupun Kabupaten Nabire bagai orang yang tidak punya tugas dan tanggung jawab daripada tinggal berlama-lama di tempat tugas untuk mengajar siswa yang kadang jenuh dan membosankan karena sedikit ketidaktauan mereka. Selain itu, banyak guru-guru yang lari ke Kabupaten Paniai untuk menuntut jabatan politik yang lebih tinggi lagi daripada hanya menjadi guru biasa. Inikan sebuah fakta yang lucu, dimana menjadi guru hanyalah sebuah job mengisi kekosongan mereka” tegasnya.

Selain itu, Kepala sekolah maupun guru yang bertugas di sana tidak transparan dalam penggunaan dana operasional. Padahal dana pendidikan yang di turunkan oleh Pemerintah Pania tidak sedikit jumlahnya, sehingga hal ini perlu di tanyakan dengan baik-baik, kira-kira kemana dana-dana pendidikan seperti itu. Padahal, kalau dana itu digunakan dengan baik-baik maka bukan tidak mungkin bisa membangun beberapa ruang kelas yang layak, selain itu bisa juga membangun perpustakaan kecil dan fasilitas sekolah yang lainnya.

Namun, sudah sekian tahun dana pendidikan dikucurkan, toh nasib pendidikan di daerah ini tidak berubah. Ruang kelas yang saya lihat dulu, tetap begitu-begitu terus, kemudian mutu dan kualitas pendidikan tidak di tambah dengan adanya penambahan beberapa buku pelajaran. Kapan mau adanya perubahan dan peningkatan pendidikan di daerah ini padahal Pemekaran Kabupaten Intan Jaya sedikit lagi akan menjadi kenyataan, terangnya dengan wajah yang sedih.

“yang mengabdi untuk daerah diatas khususnya dalam hal pendidikan dengan serius adalah para guru tamatan SMA/SMK dan sederajat lainnya. Mereka walaupun bukan pegawai negeri sipil, toh mereka punya hati untuk tanah diatas. Dimana mereka memberkan semua yang mereka punya, tanpa menuntut. Ini baru kita bisa namakan seorang pahlawan yang mengabdi tanpa tanda jasa. Contohnya dapat kita lihat di Agisiga, dimana guru-guru yang di berikan kepercayaan dengan bayaran yang cukup tinggi oleh pemerintah paniai melalaikan semua itu, sehingga beberapa guru honorer tamatan SMA/SMK dan sederajat lainya yang lebih serius mengajar,” tambahnya.

Harapan saya Kepada Pemerintah Paniai, bagaimana untuk meningkatkan mutu pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di sugapa pemda harus lebih jeli dalam menempatkan guru di daerah Sugapa. Berikan tanggung jawab kepada mereka yang memang betul-betul punya hati untuk mengajar generasi muda diatas dari pada kepada mereka yang sama sekali tidak punya hati untuk mengajar. Ketika hal ini di tanggapi dengan serius, maka bukan tidak mungkin akan tercipta manusia-manusia dengan tingkat sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan orang-orang di daerah luar Papua, terang bagau mantap.


Lanjutkan......

Kamis, 15 Januari 2009

Orang Sugapa Harus Diberdayakan

Intanjaya-online.blogspot.com, Pemekaran Kabupaten Intan Jaya nampaknya akan jadi kenyataan ketika Mendagri mengeluarkan Surat Keputusan pemekaran daerah baru bersamaan dengan dua Kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Dogiya dan Kabupaten Temberau, beberapa saat lalu di Senayan Jakarta.

Menanggapai hal ini, beberapa pelajar dan Mahasiswa Moni dari Sugapa menyatakan dengan jelas, bahwa dengan mekarnya Kabupaten Intan Jaya orang Moni harus diberikan kesempatan untuk memimpin, karena selama ini orang Moni hanya jadi penonton di Kabupaten Induknya.

Lebih lanjut, salah satu mahasiswa yang tidak mau namanya diliput, menyatakan, “Selama ini orang Moni hanya jadi penonton, dimana tidak pernah diberikan jabatan maupun kedudukan untuk memimpin orang lain, mereka hanya melihat beberapa saudara mereka yang memimpin padahal mereka juga memilik kemampuan yang setara dengan yang lainnya.”

“Lihat saja, di Kabupaten Paniai mana ada orang Moni yang memangku jabatan penting, kalaupun ada, tidak lebih dari tiga pejabat,“ terangnya. "Inikan namanya diskriminasi, dimana orang Moni selalu dijadikan nomor dua daripada saudara-saudara yang lainnya. Padahal dari segi kualitas dan kemampuan orang Moni tidak jauh beda,” terangnya.

Karena itu, dengan mekarnya Kabupaten Intan Jaya, mari kita sama-sama membangun Sugapa, dan memberikan jabatan dan kedudukan struktural kepada orang Moni agar mereka memiliki kesadaran dan komitmen yang valid untuk membangun daerah mereka dari berbagai ketertinggalan yang kadang kala jadi senjata ampuh untuk mendiskriminasikan mereka,“ tegasnya.

Secara terpisah, salah satu pelajar Moni yang dihubungi, memberikan tanggapan yang sama. Dia setuju kalau Kabupaten Intan Jaya harus dipimpin oleh orang putra daerah dari sana (orang Moni, red) dimana agar mereka juga menjadi tuan di atas tanahnya sendiri, sesuai dengan amanat UU No 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus.

“Saya sangat optimis, ketika orang Moni sendiri yang diberikan kewenangan untuk memimpin Kabupaten baru ini, maka semua kebutuhan dan keluhan yang selalu dipanjatkan oleh orang Moni akan segera terjawab. Karena apa? Orang Moni memahami dan mengerti betul persoalan yang sedang terjadi di lingkungannya. Dan sebagai pelajar, tidak jamin Sugapa akan terbangun, kalau saja jabatan penting seperti caretaker dan jabatan lainnya diberikan kepada orang dari luar Sugapa,” jelasnya.


Lanjutkan......

Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Tunggu Paripurna DPR


Sumber : www.kapanlagi.com


Kapanlagi.com - Proses pembentukan calon Kabupaten Intan Jaya yang akan lepas dari kabupaten induk Paniai, Provinsi Papua kini sudah sampai di Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Komisi II DPR-RI sehingga tinggal menunggu pengesahannya pada sidang paripurna DPR RI nanti.

Sekretaris Tim Pembentukan calon Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni, M.Si kepada wartawan di Jayapura, Selasa mengatakan berbagai persyaratan sudah terpenuhi termasuk Surat Keputusan DPRD Kabupaten Paniai No. 12 Tahun 2004 tentang Persetujuan atas usulan rencana pembentukan Kabupaten Intan Jaya lepas dari Kabupaten Paniai.

Ia mengakui kalau tim pembentukan kabupaten baru itu yang terdiri atas para tokoh masyarakat, eksekutif, legislatif dan pemuda di daerah ini telah bekerja keras dan kini tinggal persetujuan DPR RI.

Usulan pembentukan kabupaten ini tidak berdasarkan kepentingan politik oknum atau kelompok tertentu guna mencapai tujuan politik jangka pendek tetapi semata-mata untuk membuka keterisolasian daerah, memperpendek rentang kendali pelayan pemerintah serta membuka lapangan kerja terutama bagi daerah-daerah yang masih tertinggal jauh.

Semetara itu, Ketua Tim pembentukan Kabupaten Intan Jaya, Jhon Yulius Sani, SE, mengatakan bila dilihat dari Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki calon kabupaten Intan jaya maka wilayah ini terkenal sangat kaya akan kandungan emas.

Kini tinggal saja keberanian investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini demi peningkatan kesejahteraan rakyat setempat. Jumlah penduduk di calon kabupaten Intan Jaya tercatat 75. 000 jiwa yang tersebar di delapan distrik yakni Distrik Sugapa, Meyo Humeo, Agisiga, Wandar, Hitadipa, Ugimba, Tomosiga, dan Distrik Bialoga.

Batas wilayah calon kabupaten baru ini adalah, sebelah Timur dengan Kabupaten Punjak Jaya, sebelah Selatan dengan Kabupaten Mimika, Utara dengan Kabupaten Merauke sedangkan Barat berbatasan dengan Enarotali.

Luas daerah pemekaran 15.000 Km2. Transportasi antardistrik yang digunakan hanyalah pesawat terbang karena kondisi alam yang bergunung-gunung dan lembah yang curam.
Proses pembentukan Kabupaten Intan Jaya ini dilaksanakan setelah Tim khusus dari Universitas Negeri Papua (Unipa) Manokwari melakukan kajian yang mendalam dan berkesimpulan bahwa wilayah ini mampu berdiri sebagai sebuah kabupaten definitif demi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah ini. (*/lpk)


Lanjutkan......

Warga Moni Senang, Intan Jaya Bisa di Mekarkan

Intanjaya-online.blogspot.com Pemekaran Kabupaten Intan Jaya bisa digambarkan seperti hujan yang sedang jatuh di antara tanah yang telah tandus sekian lama. Dimana masyarakat Moni sebagai pemilik hak ulayat tanah ini, selalu dan selalu memimpikan dimana bisa melihat sebuah daerah baru (red, kabupaten) yang sebagaimana bisa menjawab segala kerinduan dan tangisan masyarakat sugapa yang sudah terbina sekian lama.

Dimana dengan mekarnya Kabupaten Intan Jaya ini, berbagai kendala yang sering menghambat majunya perkembangan orang-orang Moni di sugapa bisa teratasi. Seperti sektor pendidikan yang sangat tertinggal, sektor perekonomian yang carut marut serta faktor kesehatan masyarakat yang sering jadi perdebatan sengit di publik.

Hal ini diungkapkan Yakob Nabelau, salah satu warga Kelurahan Jayanti beberapa saat lalu di kediamannya menanggapi di setujuinya beberapa Daerah Operasi Baru (DOB) termasuk Kabupaten Intan Jaya oleh DPR RI dan Mendagri Rabu (29/10) di Senayan.

Lebih lanjut, bapak satu anak ini menambahkan. Bahwa pemekaran Kabupaten Intan Jaya adalah kerinduan yang sudah lama disuarakan masyarakat Moni. Dan sangat bersyukur, karena tahun ini ada persetujuan dari DPR RI dan Mendagri. "Saya yakin, dengan mekarnya Kabupaten Intan Jaya akan menumbuhkan segala semangat dan optimisme kita orang Moni dalam menyosong Kabupaten baru,"katanya.

"Selain itu, dengan disetujuinya pemekaran daerah baru ini saya mewakili warga Moni mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Wens Zonggonau dan tim yang berjuang dengan gigih untuk menyampaikan aspirasi ini sampai kepada pusat, sehingga Intan Jaya bisa dimekarkan. Biar pengobanan bapak-bapak sekalian, hanya Tuhan yang perhitungkan, kami warga kecil hanya bisa mengucapkan terimakasih sebagai wujud bangganya kami kepada bapak-bapak sekalian, “terangnya.

Secara terpisah, Apeniel Sani salah satu Pelajar Moni yang sedang mengenyam pendidikan di SMA Anak Panah saat ditemui penulis, memberikan tanggapan yang sama.


“Saya sebagai pelajar, sangat senang dengan pemekaran Intan Jaya. Bagi saya Intan Jaya dimekarkan dengan segala kerinduan yang sudah terbina sangat lama. Bahkan waktu saya masih duduk di Sekolah Dasar, kerinduan masyarakat di atas sudah ada. Dan saya tahu, bahwa jawaban dari segala kerinduan itu bisa terjawab sekarang, “terangnya.

Ketika disinggung mengenai siapa karakteker yang pantas untuk memimpin Sugapa. Siswa binaan Yayasa Pesat Nabire ini mengungkapkan, bahwa urusan karateker itu urusan Bupati Paniai.

“Kalau menurut saya, urusan karateker itu kewenangan Bupati Paniai. Karena Intan Jaya masih dalam pengawasan Kabupaten Induk dalam hal ini Kabupaten Paniai. Yang penting, bagaimana Bupati Paniai berikan kepada orang yang paham betul tentang situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat di atas. Kalau demikian, masyarakat Intan jaya akan puas dengan semua itu. Selain itu, urusan orang Moni-kah, tidakkah, itu urusan paitua dia. Yang penting harus diingat, pondasi yang kuat adalah awal dari pada perkembangan daerah yang baik juga. Kalau karateker juga bagus, bukan tidak mungkin Sugapa akan maju dalam hitungan beberapa tahun. Dan untuk urusan itu, saya rasa Bupati Paniai lebih tahu siapa yang mampu dan tidak. Jadi tinggal nanti paitua Yogi yang atur. Jadi mari tugas kita sebagai kaum intelqtual baik mahasiswa maupun pelajar, dimana mempersiapkan Sumber Daya Manusia kita yang handal agar kita bisa bersaing di tanah kita, tanah yang penuh dengan susu dan madu, “jelasnya mantap. (oktovianus pogau)



Lanjutkan......
Template by : kendhin x-template.blogspot.com